Aspek Kultur Hukum dalam UU Perlindungan Konsumen

Pembicaraan tentang aspek kultural dalam suatu peraturan perundang-undangan, adalah membicarakan tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu peraturan, yang diharapkan kemudian (bila peraturan tersebut telah diberlakukan) akan menjadi dasar yang mendorong addresat hukum (Orang kepada siapa hukum itu dikenakan) untuk mematuhi atau tidak norma-norma yang ada. Dalam bahasa lain dapatlah dikatakan bahwa membicarakan tentang budaya hukum, adalah membicarakan tentang bahan bakar yang dijadikan sumber penggerak bagi bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang secara bersama-sama mengikat sistem hukum dan yang menentukan tempat sistem hukum dalam kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itulah pembicaraan tentang budaya hukum acapkali dilakukan di dalam ranah analisis hukum yang berisfat sosiologis. Akan tetapi meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan analisis terhadap aspek budaya hukum dari suatu peraturan perundang-undangan dalam ranah normatif, dengan mencoba melakukan kajian terhadap nilai-nilai yang tersembunyi di balik rumusan suatu norma. Pengkajian terhadap nilai-nilai secara normatif tersebut dapat dilakukan dengan menelusuri tingkah laku dan situasi apa saja yang mendapat pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan kepentingan siapa yang terlindungi atau tidak terlindungi karenanya.
Dengan memahami perliaku dari subjek hukum mana yang banyak diatur dan kepentingan subjek hukum mana yang akan terlindungi, maka diharapkan akan dapat diketahui nilai-nilai apa yang sesungguhnya hendak dibangun oleh pembentuk undang-undang, di dalam hubungan-hubungan hukum yang trerjadi antara subjek-subjek hukum yang diatur di dalamnya.
Untuk dapat memahami hal diatas, maka pada tahap awalnya dalam makalah ini akan dibahas tentang strategi manakah yang sebenarnya lebih diutamakan oleh pembentuk UUPK dalam upayanya melindungi konsumen. Penentuan tentang strategi manakah yang sebenarnya lebih diutamakan ini akan terlihat dari banyak tidaknya norma-norma hukum yang mendukung strategi tersebut, dan subjek hukum mana yang lebih banyak diatur. Pembahasan kemudian akan dilanjutkan dengan penemuan nilai-nilai yang sesungguhnya terkadung di dalam rumusan norma-norma yang ada.

B. PILIHAN STRATEGI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN : Sebuah Perge-seran dari Strategi Sekunder menjadi Primer.

Penataan dan pembentukan (kembali) lembaga-lembaga dan pranata-pranata hukum secara komprehensif dan integral, yang mampu menciptakan keseimbangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan dalam rangka dapat mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh.
Dalam konteks yang demikian, maka pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), sepertinya menemukan momentumnya untuk mendukung upaya tersebut, karena UUPK yang dibuat dengan tujuan pokok untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen ini, menawarkan dua strategi dasar untuk mencapainya, yaitu di satu sisi melalui upaya memberdayakan konsumen, yang akan ditempuh dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi dirinya sendiri. Dan di sisi lain akan ditempuh melalui upaya untuk menciptakan dan mendorong iklim usaha yang sehat dan tangguh.
Hanya saja pertanyaan yang muncul kemudian, apakah UUPK yang sebenarnya lebih mefokuskan tujuannya pada masalah perlindungan bagi konsumen, juga dapat dijadikan sarana untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat ? bila dapat, bagaimana model yang diakomodasi oleh UUPK untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat? dan kultur hukum apakah yangs susungguhnya terdapat di balik reumusan norma-norma yang ada? Pendeskripsian dan pengeksplanasian terhadap dua permasalahan pokok inilah, yang untuk selanjutnya akan terpapar pada paragrap-paragrap di bawah ini.
Persaingan usaha merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan suatu fenomena yang normal dalam kehidupan ekonomi yang mendasarkan pada sistem ekonomi pasar, karena di dalam situasi yang kompetitif, akan terjadi alokasi sumber daya secara efisien, dimana setiap pelaku usaha akan memproduksi barang/jasa sesuai keinginan konsumen, dengan harga yang mencerminkan biaya produksi. Dalam keadaan yang demikian, hanya pelaku usaha yang efisienlah, yang dapat eksis, bahkan dapat terus mengembangkan kegiatannya.
Hanya saja sebagaimana yang ditengarai oleh Roger Alan Boner dan Reinald Krueger para pelaku usaha sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang mendorong terjadinya inefisiensi, seperti menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan-hambatan dalam perdagangan, menaikan harga sesukanya dan membatasi produk barang/ jasa. Fenomena ini sepertinya terjadi diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Sebagaimana yang disinyalir oleh Muladi (1998), “praktik-praktik perdagangan di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, amat diwarnai oleh praktik perdagangan yang tidak sehat, sebab penguasa lebih banyak memberikan priveleges kepada pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktek-praktik kolusi, korupsi, kroni dan nepotisme. Hal ini diperparah dengan adanya budaya bisnis yang diskrimatif dan tidak bertanggung jawab, sistem privatisasi yang tidak berjalan, kemampuan berkompetisi yang tidak berkembang serta adanya kebiasaan untuk tidak taat pada etika bisnis.
Alur sejarah pertumbuhan kegaiatan usaha dan perilaku sebagain (besar) pengusaha di Indonesia memang sepertinya selalu diwarnai dengan praktik-praktik seperti itu, kemunculan istilah pengusaha klien berdasarkan penelitian Yahya A. Muhaimin terhadap kebijakan perekonomian Indonesia tahun 1950-1980 , ataupun begitu dominannya ersatz capitalist di seluruh negara ASEAN (kecuali singapura) sebagaimana yang disinyalir oleh Kunio Yoshihara (Wibisono, 1993) , semakin memperkuat indikasi tersebut.
Dalam konteks inilah UUPK diharapkan dapat memberikan sumbangannya, untuk turut serta di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Peran yang diharapkan dari UUPK ini demikian strategis, karena bila ditelusuri lebih lanjut, substansi dari UUPK tersebut, terlihatlah bahwa inti dari undang-undang ini, sebagaimana yang terlihat di dalam pasal 9 sampai dengan pasal 18, justru ditujukan untuk mengatur perilaku pelaku usaha, baik ketika mereka mengadakan transaksi dengan konsumen, maupun ketika mereka berinteraksi dengan pelaku usaha lainnya (pelaku usaha pesaingnya).
Dalam hal ini, pembentuk undang-undang sepertinya mendasarkan pada sebuah logika, bahwa interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen — sebagai bagian suatu kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi termasuk di dalam kegiatan promosi dan pemasaran— bukanlah merupakan sebuah momen yang berdiri sendiri, terlepas dari kegiatan-kegiatan lain yang memang harus dilalui oleh pelaku usaha di dalam menghasilkan suatu barang/jasa, bahkan dapat dikatakan, bahwa interkasi yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, hanyalah merupakan resultante saja dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha sebelumnya, yaitu kegiatan di tahapan produksi dan distribusi, yang secara jelas, justru didominasi oleh interaksi-interaksi yang terjadi diantara para pelaku usaha sendiri. Oleh karena itulah, pembentuk undang-undang merasa perlu untuk mengoptimalkan pengaturan tentang kegiatan-kegiatan atau perilaku dan interaksi pelaku usaha, ditahapan yang tidak melibatkan konsumen secara langsung ini, dengan harapan mereka dapat menghasilkan sebuah produk, melalui sebuah persaingan usaha yang sehat.
Apabila ditelaah lebih lanjut, tentang upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen melalui pengaturan terhadap perilaku pelaku usaha sebagaimana yang termuat di dalam pasal 8 s/d 18 tersebut, maka model pengaturannya dapatlah dikelompokan dalam katagorisasi :

(1) Pasal-pasal yang dimaksudkan untuk mengengineer sikap dan prilaku pelaku usaha, kearah yang lebih jujur dan bertanggung jawab.
Rumusan pasal-pasal di dalam UUPK yang termasuk dalam kelompok ini, dapat dilihat dari substansi
b. pasal 8 ayat (1) huruf a s/d f dan h;
c. Pasal 10 huruf a dan c;
d. Pasal 17, dan;
e. Pasal 18.
Dengan adanya pengaturan terhadap perilaku pelaku usaha sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal diatas, maka dapat dihindari kemungkinan terjadinya kecurangan dari pelaku usaha, dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lain yang menjadi komponen harga barang/jasa serta keinginan untuk menghindari kewajiban, tanggungjawab dan risiko yang seharusnya menjadi bebannya, sehingga pelaku usaha yang tidak efisien di dalam menghasilkan produknya, dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi dari pelaku usaha yang efisien, yang kemudian tentunya akan merugikan atau mengurangi keuntungan dari pelaku usaha pesaingnya;

(2) Pasal-pasal, yang dimaksudkan untuk mengengineer sikap dan prilaku pelaku usaha, yang dapat menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat.

Rumusan pasal-pasal di dalam UUPK yang termasuk dalam kelompok ini, dapat dilihat dari substansi
a. 8 ayat (1) huruf h;
b. Pasal 9;
c. Pasal 10 huruf b dan d dan
d. Pasal 11 s/d 14 UUPK.

Dengan adanya pengaturan terhadap perilaku pelaku usaha sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal diatas, maka dapat dihindari adanya upaya dari pelaku usaha untuk menarik (mendapatkan) sebanyak mungkin konsumen untuk mengkonsumsi produknya dengan cara-cara yang mengelabuhi, yang berarti juga dapat mengurangi jumlah atau mengambil alih konsumen yang semula mengkonsumsi produk dari pelaku usaha pesaingnya. Hal ini untuk selanjutnya akan mengakibatkan, tersingkirknya atau matinya kegiatan usaha dari pelaku usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, menghambat masuknya barang/jasa dari pelaku usaha pesaingnya, dengan maksud agar barang/jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik jumlah, mutu, tidak mungkinnya pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, yang juga berarti menutup kemungkinan terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku ekonomi.
Apabila ditelaah lebih lanjut mengenai cara-cara yang ditempuh oleh UUPK untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat tersebut, maka dapatlah diketahui, bahwa sasaran utama dari undang-undang ini bukanlah pada struktur industri dengan cara melindungi struktur pasar yang kompetitif dan mencegah akumulasi dari kekuasaan ekonomi besar di tangan sejumlah kecil pengusaha, tetapi melalui berbagai cara yang dimungkinkan untuk menciptakan efisiensi ekonomi. Cara-cara yang dilakuan oleh undang-undang ini, tidaklah hanya berorientasi kepada struktur industri, sehingga yang dilindungi bukanlah semata-mata competitor, akan tetapi yang lebih utama justru bermaksud melindungi competition. Dengan demikian apa yang dinamakan anti conspiracy efforts, lebih menonjol daripada anticoncentration efforts.

C. KULTUR HUKUM DALAM HUBUNGAN ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA : Sebuah Strategi yang Menggantung dan Melingkar

Sebagaimana telah terurai di atas, bahwa UUPK yang mencoba memberikan perlindungan terhadap konsumen, melalui penciptaan suatu kondisi, yang memungkinkan para pelaku usaha melakukan persaingan secara sehat, secara sekilas sepertinya memberikan harapan yang besar terhadap upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen
Hanya saja bagaimanapun perlulah disadari, bahwa upaya yang demikian belumlah tentu akan memberikan hasil yang optimal, dan bukanlah merupakan satu-satunya pilihan yang terbaik, di dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat konsumen, karena bagaimana pun cara-cara yang demikian rentan ini, secara potensial dapat saja berbalik justru menjadi penghambat untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terutama disebabkan, karena:
Pertama, tingkat keintiman dan ketergantungan diantara pelaku usaha lebih tinggi dibandingkan antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan adanya keadaan tersebut, maka meskipun terdapat pengaturan-pengaturan yang dimaksudkan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, maka kehendak untuk memperhatikan kepentingan sesama pelaku usaha, akan lebih besar dibandingkan dengan kehendak untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, orientasi dari segala sikap dan perilaku dari pelaku usaha tersebut lebih banyak ditujukan pada kepentingan sesama pelaku usaha, daripada kepentingan konsumen. Sebuah strategi yang melingkar seperti ini, tentunya akan menyebabkan bahwa upaya-upaya untuk melindungi konsumen, hanyalah akan selalu dipandang sekedar sebagai ekses saja, dari adanya persaingan usaha yang sehat.
Kedua, selama ini pelaku usaha di Indonesia lebih banyak menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dalam logika yang tumbuh dan berkembang di dalam sistem ekonomi kapitalis-liberal, sehingga tidaklah mudah untuk mengharapkan munculnya kesadaran dari pelaku usaha untuk memberikan perhatian secara proposional terhadap kepentingan-kepentingan konsumen. Ungkapan bahwa konsumen adalah raja, hanyalah merupakan mitos untuk meninabobokan konsumen, agar selalu merasa menjadi pihak yang diperhatikan, sehingga konsumen kehilangan sikap kritisnya dan pelaku usaha dapat membentuk dan mengarahkan konsumen sesuai dengan apa yang diharapkan dan dikehendaki secara sepihak oleh pelaku usaha.
Ketiga, upaya untuk melindungan konsumen melalui pengaturan perilaku pelaku usaha, memperlihatkan sebuah logika, bahwa keadaan dari pihak yang lemah dapat ditolong oleh pihak yang secara ekonomis kuat. Dengan demikian undang-undang ini sepertinya hendak membangun sebuah model interkasi antara pelaku usaha dan konsumen yang mendasarkan pada moralitas dan etika “belas kasihan”. Karena dengan menggantungkan masalah perlindungan konsumen melalui penciptaan iklim usaha yang sehat, tersirat suatu pandangan, bahwa konsumen adalah pihak yang tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dan tetap didudukkan sebagai pihak ketiga di dalam berbagai kegiatan ekonomi, sehingga nasibnya digantungkan pada perilaku pihak lain.
Ketiga hal diataslah yang seprtinya merupakan nilai-nilai (kultur hukum) yang hendak dibangun oleh pembentuk UUPK, di dalam hubungan-hubungan hukum yang trerjadi antara konsumen dengan pelaku usaha, dan dalam upayanya untuk melindungi konsumen.
Memang tidaklah dapat dipungkiri, bahwa di dalam UUPK ini terdapat norma-norma yang dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi dirinya sendiri, sebagaimana yang terlihat di dalam substansi pasal 8 ayat (1) huruf b, d s/d i jis Pasal 10 jis Pasal 11, 12 13 ayat (1) dan pasal 14. dan membebankan upaya pemberdayaan konsumen kepada pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, melalui pembinaan dan pendidikan (vide pasal 29 jo 44). Akan tetapi apabila dikaji lebih lanjut terlihatlah, bahwa masalah tersebut ternyata terakomodasi di dalam norma-norma yang diatur secara sumir, dengan sebuah mekanisme yang tidak jelas dan tidak tuntas. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tersendiri terhadap keseriusan dari pembentuk undang-undang untuk memberdayakan konsumen.
Idealnya transformasi masyarakat (yang di Indonesia di engineer oleh peraturan perundang-undangan ) semestinya mampu memberdayakan potensi-potensi yang terdapat dalam masyarakat madani, melalui kelompok-kelompok kepentingan yang independen dari pengaruh kekuasaan eksternal — pemerintah dan pelaku usaha — sebuah kelompok/organisasi yang tidak saja secara efektif mampu menampung aspirasi konsumen dan menumbuhkan kesadaran kritis, namun juga yang mampu memberikan tekanan pada struktur-struktur kekuasaan yang ada, sehingga akan menghasilkan keputusan-keputusan yang menguntungkan mereka. Hal inilah justru yang tidak terakomodasi di dalam UUPK, karena dengan demikian dominannya peran pemerintah di dalam upaya untuk melindungi konsumen ini (dimana pemerintah hampir berada didalam setiap tahapan dan struktur yang ada, yaitu sebagai pelaku usaha, pembina, pengawas, menjadi bagain dari badan perlindungan konsumen serta sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksi), maka tidak tertutup kemungkinan hal ini secara potensial justru akan semakin memperkuat posisi negara dengan cara atau mengakibatkan lemahnya potensi dan kreativitas masyarakat.
Terlepas dari itu semua, bagaimanapun undang-undang ini tetap dapat dijadikan sebagai entry point, bagi berbagai pihak yang memang merasa mempunyai kepedulian terhadap masalah perlindungan konsumen, dan semoga undang-undang yang semula dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen ini, tidak berbalik justru memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dan memperkuat posisi negara.

Perihal Kelik Wardiono
Ilmu adalah dari orang-orang beriman, untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: