PERSAINGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN : Sebuah Pandangan yang Terhegemoni

 

Pembuka  Wacana

Perumusan norma-norma di dalam subuah peraturan perundang-undangan, acapkali dipandang sebagai suatu upaya untuk menciptakan harmoni dan keserasian diantara berbagai kepentingan yang ada, sehingga norma-norma yang tercipta diharapkan dapat secara optimal memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Dalam pandangan yang demikian hukum secara fungsional, dipandang sebagai suatu upaya memenuhi, mendamaikan, menyerasikan dan menyesuaikan tuntutan dan permintaan yang beraneka ragam dan kadang-kadang bertentangan tersebut. (Quinney dalam Kusumah dan Paul S. Baut : 1988; Pound dalam Sastrosoehardjo : tt; Cordozadalam Friedman : 1990).

Koridor perspektif yang demikian, demikian menghegemoni pemikiran dan pendapat sebagain besar para ahli hukum, sehingga segala sesuatu yang telah terumus di dalam norma, kemudian selalu dipandang sebagai sesuatu yang baik, telah benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini untuk selanjutnya tentunya akan mengurangi pemahaman kita, tentang sisi gelap dari suatu peraturan perundang-undangan, yang acapkali menampakkan ketidakramahan, ketidakberpihakan dan cenderung mengkungkung.

Apakah memang demikian keadannya ? Mungkinkah substansi dari berbagai norma yang terakomodasi di dalam suatu produk perundang-undangan, merupakan representasi dari abstraksi kepentingan semua angota masyarakat, yang juga berarti merupakan suatu hasil kompromi dari berbagai kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat? Tidak mungkinkah, norma-norma yang terumus tersebut, hanyalah mewakili kepentingan-kepentingan dari kelompok masyarakat tertentu saja — terutama kepentingan dari sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk menerjemahkan kepentingan-kepentingan mereka ke dalam kebijaksanaan umum —, sehingga norma-norma tersebut hanyalah ditujukan untuk mendukung beberapa kepentingan tertentu dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan lainnya ?

Guna memahami persoalan yang ada disekitar pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan sebagaimana terungkap diatas, kerangka teoretis Gramscian tentang Hegemoni akan dijadikan dasar, untuk memahami secara lebih utuh dan jernih bagaimana sebenarnya wajah dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, akan dijadikan sebagai contoh kasusnya.

Hukum Sebagai Arena Diskursus : Sebuah Kerangka Teoretis dalam Koridor Hegemoni.

Upaya untuk memahami struktur internal dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru (termasuk di dalamnya berbagi peraturan yang dihasilkan oleh pemerintahan B.J. Habibie), tidak dapat dilepaskan dari sebuah tema utama di sekitar persoalan, bagaimana pemerintahan orde baru mengkonstruksi pembangunan ekonomi dan politik nasional Indonesia.  Pemahaman terhadap isu ini menjadi sangat penting, karena di sanalah terdapat premis pokok tentang bagaimana rejim ini mengkonstruksikan realitas sosial dan yang sehubungan dengan itu, melakukan berbagai tindakan ekonomi, politik dan hukum yang dipandang perlu untuk memungkinkan realitas sosial tersebut menjadi kenyataan dan diterima publik. Proses-proses inilah yang dalam konsep sosiologis dikenal dengan istilah pembangunan hegemoni melalui penciptaan arena diskursus ( discursive field ) yang spesifik.

Hegemoni menurut Antonio Gramsci, dapat diartikan sebagai menguasasi dengan “kepemimpinan moral dan intelektual”, bukanlah hubungan dominasi yang berdasarkan pada penggunaan coercive power, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Simon, 1999). Meskipun penggunaan kekuatan koersif dapat saja dilakukan sebagai pilihan terakhir ketika kesadaran spontan menemui kegagalannya (Sugiono, 1999), namun menurut Bucci-Glucksmann, hegemoni tidak hanya berbeda, melainkan bertentangan dengan kekuatan, yaitu “semakin banyak elemen kekuatan dominan, makin sedikit peluang munculnya hegemoni”.  Dalam pengertian inilah konsep idelogi Gramsci lalu dikarakteristikan  sebagai “instrumen dominasi”, yang merupakan sisi lain dari fungsinya sebagai “instrumen pembebasan”.

Menurut Antonio Gramsci, suatu kelas dan anggotanya akan memperoleh kekusaan melalui kepemimpinan moral dan inteleketual melalui penciptaan suatu arena diskursus serta  parktik-praktik diskursif, yang sistematis, terarah dan berkelanjutan, guna memenangkan penerimaan rakyat akan sebuah ide, gagasan atau rejim, secara sukarela (Patria dan Andi Arief, 1999).  Penerimaan inilah yang kemudian akan “menjustifikasi” atau melegitimasi kepentingan kelompok penguasa serta mencegah tumbuhnya kesadaran kritis dari mereka yang dikuasai (Gramsci, 2000)

Melalui arena diskursus, rejim dapat membangun citra dirinya dengan melibatkan proses kompleks: inklusi-ekslusi, dengan menggunakan pola-pola mendevaluasikan, memarginali-sasikan, atau kalau perlu, membungkam semua hal yang tidak diinginkan. Proses ini juga menempuh cara yang khas, yaitu hierarkisasi dalam sistem biner (Sugiono, 1999).  Sedangkan melalui praktik-praktif diskursif, yang dilakukan dengan memproduksi dan mereproduksi diskursus, rejim dapat memanipulasi simbol-simbol tradisional dan komunikasi, sosialisasi dan proses akulturasi dalam masyarakat, melalui penciptaan kebudayaan, nilai-nilai dan sistem-sistem kepercayaan, sehingga elite yang berkuasa dapat memelihara stabilitas sosial, bahkan dalam situasi senjang sekalipun..

Kekuasaan hegemonik dari kelas penguasa, diperoleh melalui persetujuan dari kelas yang dikuasai — di bidang ideologis, moral, intelektual dan kepemimpinan politik — sehingga elite bisa memelihara kekuasaannya dan hubungan-hubungan sosial yang sudah ada. Persetujuan diam-diam dari kelas yang dikuasai, dilakukan melalui penciptaan dan penciptaan kembali pembagian kerja, etika kerja, paternalistik serta pemeliharaan hukum dan ketertiban.  Upaya-upaya ini pada akhirnya mampu melahirkan konsensus dari kelas yang dikuasai, yang pada akhirnya akan mendukung formasi sosial yang berlaku.

Dengan demikian yang terpenting di dalam proyek hegemoni adalah unsur penerimaan publik, bukan paksaan, bukan dominasi. Jadi, masyarakat menerima sebuah ide atau rejim, yang sebenanya merupakan “versi yang sudah dinegosisikan dari kebudayaan dan idelogi kelas yang berkuasa”, karena mereka menganggap dalam ide tersebut terkandung common sense yang di dalamnya mengandung kebenaran. Kebenaran yang mampu menciptakan realitas sosial. (Gramsci, 2000)

Hegemoni dari kelas dominan dijalankan dalam masyarakat sipil, dengan mengajak kelas-kelas yang berada di bawah untuk menerima nilai-nilai, gagasan-gagasan yang telah diambil oleh kelas yang dominan itu sendiri dan dengan membangun jaringan kerja sama yang didasarkan  atas nilai-nilai tersebut. Konsensus yang berasal dari kelas yang dikuasai itulah, yang menurut Gaventa (Hikam, 1996) dijadikan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial oleh elite. Sejalan dengan itu, menurut genoves dalam proyek hegemonik ini lembaga-lembaga keagamaan dan hukum — yang tidak hanya dapat dipandang sekedar produk politis, apalagi produk yuridis.  Akan tetapi merupakan arena “discursive field”, — yang di dalamnya mengandung usaha persaingan untuk memenangkan cara-cara pemberian makna tentang realitas sosial, sekaligus mengorganisasikan lembaga-lembaga dan proses-proses sosial — memainkan peranan penting bagi kepentingan elite penguasa, karena lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan legitimasi untuk menggunakan metode-metode paksaan, tapi juga pembenaran etik dan moral demi penindasan.  Dengan demikian akan terciptalah suatu operasi pemaknaan realitas sosial secara sistematis dan logis, sebagai suatu mekanisme struktural yang memungkinkan kekuasa (Gramsci, 2000)

Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen : Sebuah Pandangan yang Terhegemoni .

Apabila kita simak landasan pemikiran filosofis yang menjiwai Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terlihatlah bahwa pembentuk undang-undang mendasarkan pada pandangannya, bahwa

ditujukan  untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, menurut pembentuk UU, akan dilakukan melalui dua strategi dasar, yaitu di satu sisi melalui upaya memberdayakan konsumen, yang akan ditempuh dengan  cara  meningkatkan  pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi dirinya sendiri. Sedangkan disisi lain ditempuh melalui upaya untuk menciptakan dan mendorong iklim usaha yang sehat dan tangguh serta mendorong tumbuhnya sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Dalam konteks yang demikian, maka terlihatlah, bahwa segala  upaya  memberikan perlindungan  terhadap konsumen tentunya tidak dimaksudkan  untuk mematikan usaha  dari pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, upaya-upaya tersebut diharapkan juga dapat men-dorong terciptanya iklim  berusaha  yang sehat, yakni yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan  barang  dan/atau jasa  yang  berkualitas. Dengan strategi yang disebutkan di atas, pembentuk undang-undang mengharap-kan akan tercipta keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha.

Selanjutnya untuk dapat menunjang strategi yang telah dipilih sebagaimana terurai diatas, maka pembentuk UUPK menetapkan beberapa asas (Pasal 2 UUPK) dan tujuan dari perlindungan konsumen (Pasal 3 UUPK) serta menetapkan secara tegas apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen (Pasal 4 dan 5 UUPK) pelaku usaha (Pasal 6 dan 7 UUPK) .  Keempat hal inilah, yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi mediator sekaligus penyaring dari berbagai norma yang berfungsi untuk merestrukturisasi lembaga-lembaga dan  pranata-pranata hukum dan ekonomi yang telah ada, maupun merekonstruksi  pola-pola hubungan  yang  terjadi baik antara konsumen dan pelaku usaha.

Lalu, apa sajakah yang ditetapkan oleh pembentuk UUPK, ke dalam wujud norma-norma hukum yang konkrit dan operasional, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya melalui strategi yang telah dipilinya tersebut.

Apabila dilihat dari substansi-substansi dari norma hukum yang ditetapkan oleh pembentuk UUPK, maka dapatlah diketahui, bahwa untuk mendukung itu semua, di dalam UUPK tersebut telah ditetapkan berbagai perbuatan dari pelaku usaha,  baik  bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi, kegiatan perdagangan, maupun ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan produknya.  (Pasal 9 s/d 17UUPK).  Selain daripada itu ditetapkan pula hal-hal yang berkaitan dengan pencantuman klausula baku (Pasal 18 UUPK)

Di  samping upaya-upaya yang berkaitan dengan pengaturan tentang perilakunya,  sebagai bagian integral dari upaya melindungi konsumen, undang-undang tersebut, disamping mengakui keberadaan LSM (yang di dalam uu disebut lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, lihat Pasal 45 UUPK), juga menciptakan dan menyempurnakan berbagai macam lembaga, baik yang difungsikan untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen (yaitu dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, lihai Pasal 31 s/d 43 UUPK), maupun lembaga-lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, baik yang bersifat non-litigasi (yang didalam UU disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) maupun yang bersifat litigasi (Pasal 45 s/d 58 UUPK).

Selain daripada itu UUPK ini juga memberikan hak dan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan konsumen (Pasal 29 UUPK) serta memberikan kewenangan kepada pemerintah, masyarakat, serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. (Pasal 30 UUPK)

Agar berbagai norma tersebut dapat dipatuhi, maka untuk selanjtnya di dalam uu tersebut, ditetapkan berbagai macam sanksi yang dapat ditetapkan kepada konsumen dan pelaku usaha yang melanggar norma-norma yang telah ditetapakn, baik sanksi-sanksi keperdataan (Pasal 19 s/d 21,  23 s/d 28 UUPK) , sanksi-sanksi administratif (Pasal 60 UUPK), maupun sanksi-sanksi pidana ( Pasal, 22, 61 s/d 63 UUPK)

Demikianlah penetapan tujuan, strategi dan penetapan norma serta sanksi yang oleh pembentuk UUPK diharapkan dapat merestrukturisasi lembaga-lembaga dan  pranata-pranata hukum dan ekonomi yang telah ada maupun merekonstruksi  pola-pola hubungan  yang  terjadi baik antara konsumen dan pelaku usaha.

Perihal Kelik Wardiono
Ilmu adalah dari orang-orang beriman, untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: