PENGALIHAN DAN PENGUASAAN TEKNOLOGI : Sebuah Eksplorasi Ancangan Teoretis

PENDAHULUAN

Alih teknologi, yang dilakukan dengan cara membawa masuk teknologi dari luar, merupakan suatu cara yang banyak dilakukan oleh negara-negara Asia, untuk menguasai dan mengembangkan kemampuan teknologinya. Hal ini tidak saja terjadi pada tahap-tahap awal perkembangan ekonomi negaranya, akan tetapi sampai sekarang pun, negara-negara Asia yang relatif telah maju seperti Jepang, Korea dan Taiwan masih tergantung pada impor teknologi asing tersebut[1]. (Atje : 1996)

Hanya saja berbeda dengan cara-cara yang (banyak) dilakukan oleh beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan ± 10 – 20 tahun yang lalu, dimana mereka mencoba mengusai dan mengembangkan kemampuan teknologinya dengan cara “membajak teknologi”, mencari semua informasi — kalau perlu dengan menyewa detektip-detektip teknologi (spy) —, lalu melakukan apa yang disebut reverse engineering (Lubis : 1996) Maka pada saat ini, cara-cara tersebut akan semakin sukar dilakukan, karena di samping semakin canggih dan rumitnya teknologi yang ada, sehingga semakin sulit untuk dibajak, juga adanya kemungkinan para pembajakan teknologi dihadapkan kepada sanksi hukum internasional yang berat, bukan saja buat pengusaha bersangkutan tetapi bagi keseluruhan eksport negara yang bersangkutan, serta semakin dominannya rejim hukum hak atas kekayaan intektual pada tataran internasional, menyebabakan masing-masing cara-cara pengalihan teknologi melalui berbagai sarana hukum, menjadi dominan untuk dilakukan, guna menghindari kerugian yang lebih besar, yang mungkin ditanggungnya.

Akan tetapi sebagaimana yang dikemukan oleh Mulya Lubis (1997) sebaiknya kita tidak terkecoh dengan modernisasi yang berada disekitar kita, baik itu yang dilambangkan oleh gedung-gedung pencakar langit, E-mail, telepon genggam, on-line service, televisi interactivedan sebagainya. Itu semua baru membuktikan bahwa kita adalah konsumen dari kecanggihan teknologi. Kita belum lagi merupakan bagian dari komunitas produsen teknologi, kecuali untuk teknologi yang sudah kuno (obsolete) atau yang sudah merupakan milik umum (public domain). Jadi sebetulnya kita ini masih berada di daerah pinggiran, untuk tidak disebut sebagai pasar

Kalaupun di negeri ini ada industri yang membutuhkan teknologi tinggi, peran kita mungkin hanya sebatas ”tukang jahit”. Oleh karena itu patutlah dipertanyakan kembali, apakah di Indonesia selama ini benar-benar telah terjadi alih teknologi. Dan kalaupun terjadi, tentulah perlu pula dikaji sampai seberapa jauhkah potensi itu dapat dikembangkan dan sampai pada tingkat manakah penguasaan kemampuan teknologi tersebutb dapat dicapai. Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itulah yang akan dideskripsikan pada tulisan ini.

TEKNOLOGI : Sebuah Terminologi

Pada dasarnya pengertian teknologi mengacu pada proses fisik yang mengubah masukan ke dalam luaran, perincian mengenai masukan-masukan dan luaran-luaran, serta pengaturan prosedural dan organisatoris yang diperlukan untuk mentransformasilan masukan ke dalam luaran (Wie : 1997 ) B.N. Bhattsali (Sunaryati Hartono, 1981 : 189) mengatakan, bahwa : “the term technology in the English language stands for the application of science to the industrial arts” Hal ini memang sejalan dengan definisi teknologi dalam bidang ekonomi yang acapkali diartikan sebagai the application of scientific knowledge to the productionof industrial goods and improvement of service. Dengan demikian, teknologi bukanlah ilmu pengetahuan dan juga bukan produk. Teknologi adalah penetapan atau aplikasi ilmu pengetahuan untuk memproduksi barang atau jasa. Produk tersebut merupakan hasil akhir teknologi, tetapi produk itu sendiri bukan teknologi

Menurut Sri Setianingsih Suwardi (1984) teknologi sebagai komoditi yang dapat dipindahkan dapat : (a) dalam bentuk barang modal dan kadang-kadang setengah jadi yang diperjualbelikan di pasaran, khususnya dalam hubungan dengan penanaman modal ; (b) dalam bentuk keterampilan atau keahlian pada umumnya, kadang-kadang membutuhkan keahlian tingi dan khusus, yang diperlukan untuk pemakaian yang tepat alat-alat atau keahlian untuk menyelesaikan suatu masalah dan informasi tentang bagian tertentu dari teknologi ; (c) Informasi dan Know how, apakah dalam bentuk teknis maupun dalam bentuk keahlian dalam perdagangan, untuk sesuatu hasil teknologi yang telah ada dipasaran atau suatu hak atas hasil teknologi yang dipasarkan dengan suatu syarat yang ketat.

Menurut Steward (Jamil : 1992), teknologi mencakup keterampilan, pengetahuan dan prosedur untuk membuat, menggunakan, dan mengkaryakan sesuatu yang berguna. Jadi teknologi mencakup proses teknologi (bagaimana sesuatu itu dibuat), dan produk teknologi (sifat dan spesifikasi dari apa yang dihasilkan), di samping keterampilan-keterampilan managerial, organisasi, finansial dan pemasaran.

Di dalam code of conduct on the transfer technology yang dibuat United Nations Conference on The Trade and Development (UNCTAD), teknologi meliputi setiap bukti adanya hak-hak industri baik secara tegas ataupun tidak seperti halnya lisensi ; lisensi tentang produksi dan proses ; informasi yang dipatenkan ; hak-hak industri yang dilindungi terhadap pihak ketiga ; buatan pabrik dan hal-hal lain yang dapat dijadikan obyek kontrak lisensi. (Silalahi, 1987).

Negara-negara yang tergabung dalam Organisation on Economic Cooperation and Development (OECD) membuat definisi teknologi : Technology means systematic knowledge for the appli-cation or process or the rendering of a service, including any integrally associated managerial and marketing techniques

Pengertian teknologi yang lebih luas lagi dibuat oleh World Intellectual Property Right (WIPO) yaitu : “technology mean systematic knowledge for the manufacture of a product, the application of a process or the rendering a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility models or a new plat verity, or in technical information or skill, or in the service and the assistance of an industrial plant or the management of an industrial of commercial enterprise or its activities”.

PENGALIHAN TEKNOLOGI : Sebuah Kriteria

Sebagai diurakan dimuka terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pencari dan pengguna teknologi, untuk mendapatkan teknologi sesuai dengan keinginannya. Hanya saja seiring dengan semakin canggih dan rumitnya teknologi-teknologi yang tersedia, serta semakin dominannya rezim hak milik intelektual di dalam melindungi teknologi-teknologi yang terkandung di dalam suatu produk, maka mau tidak mau, bagi mereka yang ingin mendapatkan teknologi yang dibutuhkan, seringkali merasa lebih aman, untuk memperolehnya melalui cara-cara yang legal.

Sehubungan dengan hal tersebut, WIPO mengklasifikasikan beberapa macam cara hukum pengalihan teknologi ke dalam tiga metode utama, yaitu: (a) Sale or Assignment ; (b) License ; (c) Know how agreement. Selain itu WIPO menyebutkan cara hukum lain untuk mengalihkan teknologi, yaitu : (a) Pembelian dan impor barang-barang modal ; (b) Franchising danDistributorship; (c) Consultancy Agreement ; (d) Turnkey Project ; (e) Joint Venture

Sejalan dengan itu berdasarkan studi kasusnya di beberapa negara Asia Tenggara, Fong Chan Onn (1990) menyatakan, “that MNC’s can effect commercial technology transfer through : (a)Foreign direct investment ; (b) Joint venture ; (c) Licensing ; (d) Franchising ; (e) Management contract ; Marketing Contract ; (g) Technical Service Contract ; (h) Turn Key Contract ; (i)International sub-contracting

Akan tetapi kedua peraturan perudang-undangan tidak mengatur lebih lanjut tentang subtansi dari franchise. Oleh karena itulah sebagaimana lazimnya lembaga-lembaga perjanjian baru, maka untuk hal-hal yang berkaitan substansi dari perjanjian franchise ini dapat dipergunakan ketentuan umum dari buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur tentang perikatan (Verbintenis). Ketentuan-ketentuan di dalam Buku ke-III KUH Pardata ini dapat dipergunakan, karena disamping menganut sistem terbuka[2] juga mengandung asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Pardata. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka di samping mereka dapat menciptakan lembaga hukum baru, juga mempunyai kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan demikian bila hal ini dikaitkan dengan franchise, maka dapatlah diketahui, bahwa segala sesuatu yang terdapat didalam sistem franchise, seperti hak paten, hak paten sederhana, hak merk, Juga hal-hal yang berupa know how, dapat dijadikan sebagai objek dari perjanjianfranchise, yang kemudian akan terimplikasi di dalam bagaimana hak dan kewajiban darifranchisor dan franchisee terhadap masing-masing item tersebut.

Sebagaimana lazimnya pemberian izin oleh pemilik hak atas kekayaan intektual kapada pihak lain untuk mempergunakan hak miliknya, maka penggunaan sistem franchise yang termasuk di dalam hak atas kekayaan intelektual ini pun di dasarkan pada suatu perjanjian lisensi. Peralihan tersebut memang ini dimungkiankan baik oleh UU hak cipta mapun UU Merek dan UU Paten

Di dalam Pasal 3 ayat 2 UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hal Cipta menyatakan, bahwa : hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena : pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian. Demikian juga di dalam UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten[3] disebutkan, bahwa hak paten sebagai hak milik dapat dialihtangankan baik seluruhnya melalui : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Bahkan di dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten terdapat beberapa ketentuan yang diharapkan dapat lebih menjamin terjadinya alih teknologi melalui lisensi paten. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 18 yang menegaskan, bahwa pemegang paten diwajibkan melaksanakan patennya di wilayah Republik Indonesia. Demikian pula Pasal 78 ayat (1) yang menatapkan, bahwa di dalam perjanjian lisensi (paten) dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang langsung, maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umunya, dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya. Di samping itu dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 79 yang mewajibakan setiap perjanjian lisensi paten di daftarakan ke kantor Paten, maka dapatlah diketahui jumlah dan bentuk teknologi yang telah dilesensikan dan bagaimana proses alih teknologinya. Di dalam UU No 19 tahun 1992 tentang Merek[4], disebutkan bahwa merek sebagai hak milik dapat dialihtangankan baik melalui : pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk ata notaris, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Sedangkan untuk teknologi-teknologi di dalam franchise yang termasuk dalam kelompok know how, maka peralihannya tidaklah dapat melalui perjanjian lisensi, akan tetapi lebih lazim dipergunakan istilah Know how transfer atau disebut juga technology transfer[5] (Saleh : 1991). Untuk know how transfer ini belum ada pengaturannya secara khusus di dalam suatu peraturan perudang-undangan, dan oleh karenanya ketentuan-ketentuan di dalam Buku III KUH Perdata, yang bersandara pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dapatlah dipergunakan untuk mengatur perjanjian ini.

Berdasarkan pendeskripsian diatas, maka dapatlah diketahui, bahwa franchise dapat pula dijadikan sebagai media alih teknologi, baik melalui perjanjian lisensi maupun melalui know how transfer.

Hanya saja pada konteks ini patutlah dipertanyakan, sampai seberapa jauhkah potensi itu dapat dikembangkan dan sampai pada tingkat manakah penguasaan kemampuan teknologi darifranchisee dapat dicapai, karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Dimyati Hartono (1990), bahwa di dalam perbincangan tentang teknologi, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu penguasaan dan pemanfaatan. Oleh karena itulah pada pada paragrap-paragrap di bawah ini kan dideskripsikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut.

PENGUASAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI : Sebuah Kriteria

Selama ini telah disadari bersama, bahwa kemampuan teknologi Indonesia masih sangat terbatas dan belum menujukan peningkatan yang berarti. Untuk mengatasi hal tersebut suatu upaya teknologi[6] yang diperlukan untuk mengambangkan kemampuan teknologi[7], perlulah dilakukan, guna mengejar ketertingalannya dari negara-negara maju.

Menurut Ernst, Mytelka dan Ganiatsos (Wie : 1997), terdapat enam katagori kemampuan teknologi, yaitu :

  1. Kemampuan investasi (investment capabilities) yang mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, mempersiapkan, mendesain, menyusun dan melaksanakan proyek-proyek industri baru atau memperluas atau memodernisasikan proyek-proyek yang sudah berjalan. Kemampuan investasi ini terdiri dari

1) kemampuan dalam kegiatan pra investasi (pra-investment capabilities) yang meliputi : (a) kemampuan untuk melakukan studi kelayakan ; (b) evaluasi temuan-temuan dari studi ini serta ; (c) pengambilan keputusan berdasarkan studi ini ;

2) kemampuan dalam pelaksanaan proyek (project executian), yang meliputi : (a) kemampuan untuk melakukan identifikasi sumber-sumber pemasok teknologi yang paling tepat guna ; (b) mengadakan negoisasi dengan sumber-sumber pemasok ini agar teknologi dapat dibeli dengan syarat yang paling menguntungkan bagi si pembeli ; (c) membuat desain pabrik ; (d) pembangunan atau perluasan pabrik ; (e) memulai dengan produksi.

  1. Kemampuan produksi (production capabilities) yang meliputi segala pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan (mengoperasionalkan suatu pabrik). Kemampuan produksi ini meliputi : (1) Pengelolaan produksi, yang meliputi : (a) organisasi dan pengendalian proses produksi interaksi kegiatan ini dengan kegiatan-kegiatan hulu, hilir dan penunjang ; (2) Rekayasa produksi, yang meliputi : (a) pengendalian bahan baku ; (b) penjadwalan proses produksi ; (c) pengendalian mutu ; (d) memecahkan masalah produksi ; (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan modal
  2. Kemampuan untuk mengadakan perubahan kecil (minor change capabilities) yang meliputi rekayasa adaptif dan penyesuaian organisatoris yang perlu diadakan untuk mengadakan penyesuaian kecil atau perbaikan inkremental secara berkesinambungan baik dalam desain dan kinerja produk maupun dalam teknologi proses produksi
  3. Kemampuan pemasaran (marketing capabilities) adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang memadai mengenai pola permintaan, trend pasar dan selera konsumen baik dipasar dalam maupun luar negeri, maupun untuk menciptakan saluran distribusi dan jasa-jasa konsumen (termasuk jasa purna jual) yang efisien dan efektif
  4. Kemampuan menciptakan kaitan (linkage capabilities) mengacu pada pengetahuan, keterampilan dan kemampuan organisatoris yang diperlukan untuk memperlancar arus informasi dan teknologi antara : (1) berbagai bagian perusahaan-perusahaan itu sendiri, misalnya antara bagian desain dan produksi dari perusahaan yang bersangkutan ; (2) berbagai perusahaan manufaktur, misalnya antara perusahaan perakit dan perusahaan sub-kontraktor yang memasok kompnen untuk perusahaan perakit ; (3) perusahaan manufaktur tersebut dengan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi domestik yang terdapat di negara tersebut
  5. Kemampuan untuk mengadakan perubahan besar (mayor change capabilities) mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang terdapat pada perusahaan tersebut untuk mengadakan terobosan besar atau untuk menciptakan teknologi baru, baik teknologi proses maupun teknologi produk.

Menurut Kindra G.Ss dan Alan M Rugman (Wie : 1988), ada empat tahap dalam alih teknologi, yakni

  1. Pertama, tahap Do How, yakni tenaga-tenaga lokal akan menguasai berbagai pengolahan logam dan proses manufaktur lainnya, dan secara mendasar menyalurkan kapabilitas operasional yang bersifat umum untuk menghasilkan produk. Pada tahap ini secara relatif muncul kesulitan bagi perusahaan lokal dalam mengekspor produk-produknya.
  2. kedua, tahap Do Why, yakni perusahaan lokal, melalui proses learnin by doing mencoba meningkatkan keterampilan dalam mengatur masukan-masukan kritis, pemasaran, dan berusaha mengurangi ketergantungan, baik pada teknologi impor maupun dalam mencari supplier lokal. Pada tahap ini, perusahaan lokal berusaha untuk menerapkan teknologi yang lebih tinggi, yang dimilikinya. Promosi ekspor ke luar negeri mulai dilakukan. pelatihan diselenggarakan oleh tenaga lokal yang terlatih, pada tenaga lokal lainnya.
  3. Ketiga, tahap Know How. Pada tahap ini, perusahaan lokal akan tetap memerlukan kapabilitas dalam desain produk dasar dari liar negeri. Bagaimanapun perusahaan tetap memiliki kapabilitas untuk merubah, dan jika perlu meningkatkan ta,pilan produk untuk memuaskan kebutuhan konsumen.
  4. Keempat, tahap Know Why. Pada tahap ini perusahaan dapat melakukan learning by doing di dalam penelitian dan menerjmahkan berbagai konsep produk

Sedangkan menurut B.J. Habibie (1995), proses alih teknologi pada dasarnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu : (a) tahap pertama, dan yang paling mendasar adalah tahap penggunaan teknologi–teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah dalam menghasilkan barang produksi yang memang sudah tersedia di pasaran ; (b) tahap kedua, adalah tahap integrasi teknologi yang telah ada ke dalam desain dan produksi barang-barang yang baru sama sekali, artinya belum ada di pasaran ; (c) tahap ketiga, adalah tahap pengembangan teknologi itu sendiri. Dalam tahap ini teknologi yang telah ada disempurnakan dan teknologi yang serba baru tersebut dikembangkan dalam upaya mendesain dan menghasilkan barang produksi untuk keperluan masa mendatang ; (d) tahap keempat, terwujud dalam tranformasi teknologi dan industri, yang berwujud investasi baru dalam penelitian dasar.


[1] Jika diukur dari besarnya selisih antara royalty teknologi yang dibayarnya kepada negara-negara lain dan yang diterimanya dari negara lain, maka Jepang yang dalam banyak bidang sudah berada dibaris depan teknologi (technology frontier) masih merupakan sebuah negara pengimpor teknologi netto.

[2] Sistem terbuka mangandung arti, bahwa KUH Pardata memberikan kebebasan kepada anggota masyarakat untuk menciptakan lembaga-lembaga hukum baru (khususnya yang berkaitan dengan lembaga perikatan ataupun perjanjian), sepanjang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang. Lihat lebih lanjut. R. Subekti. 1981. Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Intermasa

[3] Di dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, ketentuan tentang lisensi ini diatur di dalam pasal 76 – 80

[4] Di dalam UU No 19 tahun 1992 tentang Merek ketentuan tentang lisensi ini diatur di dalam pasal 44 – 50

[5] know how transfer relatif berbeda dengan perjanjian lisensi, karena di dalam know howtransfer terlihat adanya pemberian izin (dengan suatu imbalan) untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya orang itu tidak mengetahui begaimana cara menggunakannya, dan karena alasan-alasan praktis ia tidak bermaksud untuk mengembangkan sendiri mengenai “ingin tahu bagaimana itu. Sedangkan di dalam perjanjian lisensi kita menghadapi suatu pemberian izin dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya itu tidak boleh digunakan.

[6] Menurut Ross-Larson Bell & Westphal, yang dimaksud dengan upaya teknologi adalah : upaya yang dengan sadar menggunakan informasi teknologi dan mengumpulkan pengetahuan teknologi untuk memilih, membaur dan menyesuaikan teknologi baru yang diimpor (dibeli) dengan kondisi lokal, atau bahkan menciptakan teknologi baru. Upaya teknologi diperlukan untuk mengevaluasi dan memilih teknologi yang paling tepat guna; untuk memperoleh (membeli) teknologi tentang proses produksi dan menjalankan proses produksi dan menghasilkan produk-produk tertentu dengan proses produksi; untuk mengelola perubahan-perubahan tertentu dalam produk-produk yang dihasilkan, proses produksi yang dijalankan, prosedur-prosedur yang perlu diikuti, dan pengaturan organisasi yang diperlukan; dan menciptakan teknologi baru. Lihat lebih lanjut Thee Kian Wie. Industrialisasi Indonesia : Analisis dan Catatan Kritis. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1988.

[7] Menurut Sanjaya Lall, yang dimaksud dengan kemampuan teknologi (technological capability) atau penguasaan teknologi (technological mastery) adalah : kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Secara luas kemampuan teknologi ini dapat diartikan sebagai keterampilan, pengetahuan teknik dan kemampuan organisatoris yang diperlukan agar teknologi dapat berfungsi dengan baik dalam suatu perusahaan. Dengan demikian maka kemampuan teknologi mengacu pada cara apakah dan bagaimana suatu perusahaan manufaktur dapat mengerahkan dan menggabungkan beberapa unsur pokok, yaitu teknologi yang tertuang dalam perlengkapan modal, buku petunjuk (manual) cetak biru (blue prints) dan paten, yang telah dibeli perusahaan tersebut, serta tingkat dan mutu pendidikan yang diperoleh para staf dan karyawan perusahaan tersebut di sekolah, universitas dan di perusahaan itu sendiri (on-the-job-training), sedemikian rupa, sehingga semua unsur tersebut dapat berfungsi sebagai suatu organisasi, dimana antara semua unsur tersebut terjadi suatu interaksi yang terus menerus, arus informasi dan keputusan yang efektif dan suatu sinergi yang melebihi jumlah keterampilan dan pengetahuan perorangan Lihat lebih lanjut Thee Kian Wie. Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri Indonesia. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia ( UI-Press). 1997.

Perihal Kelik Wardiono
Ilmu adalah dari orang-orang beriman, untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: