Persaingan Antar Aneka Sistem Normatif

Salah satu perspektif dalam penelitian hukum yang kini banyak mendapat perhatian adalah, “persaingan” antara aneka sistem normatif, khususnya antara hukum nasional (hukum negara/hukum modern) yang kesahan pembentukannya dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara, dengan tatanan normatif aslinya yang etnik, pribumi, sektarian atau lokal, dan lebih mendasarkan kekuatan dan kewibawaannya pada imperativa-imperativanya yang religi, moral dan kultural (tidak tergantung dari struktur-struktur yang bersifat politis).

Seiring dengan timbul dan berkembangnya kekuasaan negara-negara bangsa, maka penciptaan dan pemberlakuan hukum nasional semakin mendapatkan tempatnya di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pada saat ini terdapat suatu pendapat — terutama yang dipengaruhi oleh paham evolusi bergaris tunggal yang dikenal di dalam ilmu antropologi –, yang menyatakan bahwa, kehadiran hukum modern merupakan suatu tuntutan perkembangan bagi masyara¬kat yang maju dan kompleks. Hukum modern tersebut diperlukan untuk memodernisasikan masyarakatnya dengan segera. Bangsa-bangsa yang terbelakang haruslah diadabkan demi kepentingan dan perlindungan bagi mereka sendiri. (Rouland, 1992). Oleh karena itulah meskipun suatu negara (mungkin) sebagian besar masyarakatnya masih tergolong tradisional secara ekonomi, politik dan kultural, mau tidak mau ”terpaksa” ikut mempergunakan hukum-hukum modern, karena dengan hukum seperti itulah, sebuah bangsa, baru dapat menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa yang maju dan beradab

Sebagai konsekuensi dipergunakannya hukum modern yang dipandang dapat lebih menjamin kepastian hukum dan menciptakan ketunggalan hukum tersebut, maka terlihatlah kemarakan dari gerakan-gerakan yang menghendaki terbentuknya unifikasi dan kodifikasi hukum, yang seolah-olah menjadi bagian integral dari proses nasionalisasi dan modernisasi. Sebagai konsekuensinya, hukum kemudian diidentikan sebagai hukum negara, yang berarti tidak ada hukum di luar itu, dengan demikian, terjadilah usaha-usaha penyisihan tatanan normatif asli yang semula mengatur kehidupan manusia, yang tentunya juga sekaligus merupakan pengingkaran terhadap eksisten dari segala sesuatu yang berbau lokal dan tradisional.

Meskipun demikian penyisihan tersebut tidaklah benar-benar dapat dilakukan, di sana sini tetap ada hukum yang bersifat lokal dan tradisional tersebut, di sana sini tetap terjadi persaingan antara apa yang oleh Sally Moore disebut sebagai wilayah-wilayah otonom semu dengan wilayah otonom resmi, yaitu wilayah negara (Rahardjo, 1997). Terjadinya keadaan tersebut antara lain disebabkan karena: pertama, bagaimanapun tidaklah dapat dingkari bahwa apa yang bersifat lokal dan tradisional itu tentunya telah ada lebih dahulu dan lebih mengakar dalam sejarah, daripada apa yang disebut nasional dan modern itu; Kedua, hukum-hukum lokal tersebut, sekalipun tidak tertulis dipandang lebih dapat mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat, dan lebih dapat memanifestasikan konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakatnya (Luthan, 1977), daripada hukum yang diwujudkan dan ditegakkan di atas kewibawaan kekuasaan – kekuaaan sentral dari pemerintah-pemerintah nasional; Ketiga, hukum-hukum lokal tersebut lebih mendasarkan kekuatan dan kewibawaannya pada imperativa-imperativanya yang moral dan kultural dan tidak tergantung dari struktur-struktur yang bersifat politis.

Pada titik inilah mulai timbul berbagai persoalan, karena dengan tetap tampak adanya pluralitas dan keragaman kultural yang bersifat lokal, yang lebih memperlihatkan adanya kebhinekaan kultural, di dalam kehidupan suatu negara bangsa yang bersifat nasional, yang lebih mengutamakan ke-Ikaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka eksistensi hukum nasional, yang menghendaki unifikasi tersebut, akan selalu mendapat “perlawanan” dari pluralisme hukum-hukum lokal, yang memanifestasikan kesetiaan-kesetiaan dan kebutuhan-kebutuhan lokal. Persoalan ini tentunya akan bertambah melebar, manakala hukum yang akan diterapkan tersebut memuat kandungan normatif yang berbeda dari kandungan normatif kaidah-kaidah sosial yang dianut masyarakat selama ini. Dalam konteks yang demikianlah “persaingan” antara aneka sistem normatif, yang selanjutnya mendorong orang untuk melakukan pilihan-pilhan terhadap stau sistem normatif tertentu.

Meskipun pada dasarnya seseorang, mempunyai kebebasan untuk mengadakan berbagai macam pilihan, akan tetapi sebagaimana yang dikemukan oleh B.J. Biddle and E.J. Thomas (Soerjono Soekanto, 1994 : 121) ada kecenderungan bahwa seseorang akan mengadakan pilihan-pilihan yang sama, secara berulang-ulang dan teratur. Di samping itu perilaku hukum seseorang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman (Wignjosoebroto, 1989 : 10) akan lebih banyak ditentukan oleh keputusan dan pilihannya atas berbagai alternatif, dengan menimbang-nimbang mana dari sekian alternatif itu yang paling menguntungkan atau yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Di sini kaidah hukum hanyalah merupakan salah satu saja di antara sejumlah determinan institusional lain yang akan mempengaruhi keputusannya. Oleh karena itulah sepanjang hukum-hukum yang keberadaannya diakui oleh lembaga-lembaga negara yang sah tersebut tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pranata kehidupan masyarakat, maka di dalam masyarakat – sebagai gantinya — akan selalu muncul apa yang oleh Sally F. Moore disebut self regulating mechanism (Wignjosoebroto, 1989 : 10), sebagai suatu wilayah otonom semu — sebagai saingan dari wilayah otonom resmi — (Rahardjo, 1997 : ), yang meskipun bekerja secara informal namun otonom, acapkali dapat berfungsi sebagai penyelesai-penyelesai sengketa dan/atau sebagai pemulihan situasi tertib pada umumnya. Terciptalah apa yang oleh Fuller (Rahardjo, 1977 : 191) disebutnya sebagai hukum implisit, yang dilawankannya dengan hukum yang dibuat dengan sengaja, yaitu yang dibuat oleh badan atau perorangan yang mempunyai kewenangan untuk berbuat demikian.

Di samping itu, pemberlakuan hukum negara yang memuat kandungan-kandungan normatif yang relatif berbeda dengan nilai-nilai dan kandungan normatif yang diyakini oleh rakyat, menurut Sunaryati Hartono (Ronny Hanintijo Soemitro : 56-57) menyebabkan peraturan-peraturan dalam hukum positif yang mengatur peristiwa dan perbuatan hukum yang sifatnya khusus itu, tetap merupakan unsur asing bagi mayoritas rakyat tersebut, oleh karena itu tidak menjadi satu kesatuan pemikiran yang integral dengan asas-asas hukum yang selama ini dikenal oleh rakyat. Hal ini untuk selanjutnya acapkali menyebabkan isntitusi-institusi tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang berbeda dengan tujuan yang sebenarnya (Rahardjo, 1984 : 160)
Kehidupan hukum disebagian kelompok masyarakat Indonesia yang masih percaya dan ingin tetap menjalankan apa yang diketahui dan diyakini menurut pengalaman kultural dan religinya, memperlihatkan kecenderungan yang demikian.

Daftar Pustaka

Luthan, Salman. 1997. Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis. Jurnal Hukum. Nomor 7 Volume 4. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. 1984. Hukum dan Masyarakat. Cet. Ketiga. Bandung : Penerbit Angkasa.

Rahardjo, Satjipto. 1997. Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses Sosial dalam Konteks pembangunan dan Globalisasi. Jurnal Hukum. Nomor 7 Volume 4. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Rouland, Nobert. 1992. Antropologi Hukum. Ditejemahkan oleh Paul W. Suleman. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1994. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Cet. Ke 7. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1984. Masalah-masalah Sosiologi Hukum. Bandung : Penerbit Sinar Baru.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 1989. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Suatu telaah mengenai Transplantasi Hukum Ke Negara Yang Tengah Berkembang, Khususnya Indonesia. Pidato Pengukuhan pada Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Mata Ajaran Sosiologi Hukum, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Pada tanggal 4 Maret . Stensilan. tidak diterbitkan.

Perihal Kelik Wardiono
Ilmu adalah dari orang-orang beriman, untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: