Aspek Kultur Hukum dalam UU Perlindungan Konsumen

Pembicaraan tentang aspek kultural dalam suatu peraturan perundang-undangan, adalah membicarakan tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu peraturan, yang diharapkan kemudian (bila peraturan tersebut telah diberlakukan) akan menjadi dasar yang mendorong addresat hukum (Orang kepada siapa hukum itu dikenakan) untuk mematuhi atau tidak norma-norma yang ada. Dalam bahasa lain dapatlah dikatakan bahwa membicarakan tentang budaya hukum, adalah membicarakan tentang bahan bakar yang dijadikan sumber penggerak bagi bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang secara bersama-sama mengikat sistem hukum dan yang menentukan tempat sistem hukum dalam kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itulah pembicaraan tentang budaya hukum acapkali dilakukan di dalam ranah analisis hukum yang berisfat sosiologis. Akan tetapi meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan analisis terhadap aspek budaya hukum dari suatu peraturan perundang-undangan dalam ranah normatif, dengan mencoba melakukan kajian terhadap nilai-nilai yang tersembunyi di balik rumusan suatu norma. Pengkajian terhadap nilai-nilai secara normatif tersebut dapat dilakukan dengan menelusuri tingkah laku dan situasi apa saja yang mendapat pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan kepentingan siapa yang terlindungi atau tidak terlindungi karenanya.
Dengan memahami perliaku dari subjek hukum mana yang banyak diatur dan kepentingan subjek hukum mana yang akan terlindungi, maka diharapkan akan dapat diketahui nilai-nilai apa yang sesungguhnya hendak dibangun oleh pembentuk undang-undang, di dalam hubungan-hubungan hukum yang trerjadi antara subjek-subjek hukum yang diatur di dalamnya. Baca pos ini lebih lanjut

Sistem Hukum China : Sebuah Deskripsi

A. Pendahuluan
Sistem hukum China, berkembang menurut alur sejarahnya sendiri, “terlepas” dari perkembangan sistem hukum anglo-saxon (anglo-american), maupun sistem civil law (Eropha continental).
Meskipun pada titik tertentu terlihat adanya persinggungan diantara sistem-sistem hukum tersebut, akan tetapi sistem hukum China terbangun dengan pondasi sumber hukum, asas, lembaga dan pranata yang berbeda dengan sistem hukum lain didunia, sehingga tampil sebagai sebuah sistem hukum tersendiri.
Berdasarkan hal tersebut, maka pada paragrap-paragrap di bawah ini akan dideskripsikan tentang sistem hukum China

B. Sistem Hukum China : Sebuah Pergumulan antara Li dan Fa

1. Sistem Hukum China di Masa Kerajaan : Sebuah sistem dikotomis yang Diskrimanatif

Sejak awal pembentukannya, sistem hukum China terbangun oleh dua tradisi besar, yaitu tatanan hukum yang bersumber dari ajaran filsafat confusionisme , yang bertumpu pada pengabdian aturan-aturan hukum moral (yang disebut li = 禮 [礼] «禮» ), dan tatanan hukum yang didasarkan atas undang-undang (yang disebut fa= 法 ) terutama undang-undang pidana, sebagai produk hukum yang diupayakan oleh para raja dengan bantuan ahli-ahli hukum.
Munculnya konsep Li dalam sistem hukum China, didasarkan pada struktur kemasyarakatan China pada era kerajaan yang bertumpu pada etika yang bersumber dari tiga buah aliran pemikiran, yaitu: Confusianisme, Taoisme dan Budhisme .
Li adalah kata kunci paling dekat pada pengertian “hukum“ menurut konsepsi hukum di negara-negara barat, meskipun terkadang Li diterjemahkan pula dengan ritual, moral, etiket, kepastian.
Li merupakan seperangkat aturan-aturan kepatutan dan kesopanan yang harus diindahkan oleh manusia yang jujur. Dengan demikian Li lebih menampakan dirinya sebagi sebuah kode etika dalam pergaulan (aturan-aturan moral).
Aturan-aturan hidup yang disebut Li bukanlah sebuah ketentuan yang berlaku umum, Li memiliki substansi yang berbeda-beda mengikuti bentuk hubungan dan golongan dari orang-orang yang harus menerapkannya. Baca pos ini lebih lanjut

WELFARE STATE: Sebuah Perbandingan Konsepsional dan Praxis di Beberapa Negara

A. Pendahuluan
Pilihan terhadap tata ekonomi yang dipandang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, bergerak dengan logikanya sendiri, membentuk bangunan alur sejarah yang berproses dalam ulir perkembangan dialektis dan berkorelasi dengan kepentingan manusia dan kemanusiaan.
Munculnya madzhab Keynesian berdasarkan konsep welfare state-nya misalnya, dipandang sebagai antitesis yang berhasil menyelamatkan bangunan teoretik kapitalisme klasik yang hampir runtuh, sebagai akibat depresi besar pada tahun 1930-an , dan kemudian berkembang menjadi pilihan utama bagi negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1940-an, pemerintah Inggris yang dikendalikan oleh Partai Buruh mulai menerapkan model ekonomi Keynesian ini. Demikian pula Amerika Serikat, di bawah Presiden Roosevelt dengan program New Deal-nya pada 1933, yang kemudian diikuti oleh Kennedy dan Johnson tahun 1960-an, telah menempatkan gagasan welfare state (negara kesejahteraan) menjadi pondasi sistem ekonominya. Hal ini pun kemudian diikuti oleh Negara-negara maju lainnya.
Perubahan sistem ekonomi yang dianut oleh berbagai negara besar tersebut, diawali dari pendapa seorang ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes, yang menantang paham liberal. Keynes mengembangkan gagasan alternatif bahwa pemerintah dapat dan harus melakukan intervensi dalam perekonomian, dan membangun sebuah model yang sama sekali baru. Dalam konteks inilah, negara menjadi tumpuan harapan lebih pasti bagi lapisan massa terbawah. Lepas dari ketentuan konstitusional tentang tugasnya, sejarah krisis ekonomi dan finansial dunia akhir 1920 dan awal 1930 telah memberikan preseden bagi negara untuk mengubah wajah “kaku”-nya kepada “keramahan”. Ketidakpercayaan pada sistem ekonomi kapitalis berbasis gagasan laissez-faire yang didominasi oleh aktor-aktor swasta (private capitalists) abad ke-18 dan ke-19, menyebabkan negara mengambil alih peran mereka. Negara kemudian tampil bertindak sebagai aktor utama dalam perekonomian dan mereformasi sistem ekonomi dan finansial global. Baca pos ini lebih lanjut

Panduan Pembuatan Proposal Penenlitan

proposal peneltian

Materi Kuliah Metodologi Penelitian Hukum

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Aspek Epistemologi dan Aksiologi dalam Ilmu Hukum

03-EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI HUKUM

Ontologi Ilmu Hukum

ONTOLOGI_HUKUM