R.bG (Rechtreglement Buitengewesten)

R.bG (Rechtsreglement Buitengewesten atau Reglemen daerah seberang) merupakan hukum acara (perdata) yang dipergunakan untuk peradilan di luar Jawa dan Madura

Meskipun R.bG ini dibuat dan diberlakukan sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia belanda (S. 1927 no. 227), akan tetapi hingga saat ini masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 .

Download R.bG klik disini

UU Gangguan (Hinder Ordonantie)

UU Ganggunan (Hinder Ordonantie Stb. 1926 No. 226 yang terakhir diubah atau ditambah dengan Stb. 1940 No.450) adalah peraturan yang mengatur jenis perizinan yang erat hubunganny dengan pencemaran lingkungan hidup sebelum berlakunya UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ordonansi Gangguan ini dapat dianggapsebagai salah satu peraturan yang berhubungan langsung dengan masalah pencemaran lingkungan di Indonesia.

Hanya saja secara substansial terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :
HO hanya dilaksanakan terbatas oleh Daerah Tingkat II Kota Madya atau Kabupaten. Padahal dengan kemajuan teknologi akhir-akhir ini, variasi dan intensitas pencemaran lingkungan juga meningkat.Pencemaran lingkungan, baik dalam bentuk cair, padat,maupun udara dapat menyebar kemana-mana..Dengan kata lain pencemaran tidak lagi mengenal batas wilayah.

Disamping itu, Daerah Tingkat IIt idak memiliki cukup tenaga ahli yang mampu menilai secara teknis instalasi yang bersifat rumit. Sebagai mana diketahui dalam dewasa ini teknologi canggi yang digunakan dalam pembangunansekarang ini, dibutuhkan para ahli yang memiiliki kemampuan menilai dampak suatu instalasi yang canggih terhadap lingkungan.

Selain daripada itu HO hanya ditujukan kepada bahaya, kerusakan atau gangguan yang timbuldari tempat usaha.Jadi sumber pencemaran selain pabrik tidak terjangkau oleh HO, misalnya kendaraan bermotor, alat pemanas ruangan dan lain-lain. Kelemahan lain adalah HO merupakan ordonansi yang bersifat individual, artinya ditujukan kepada gangguan yang ditimbulkan oleh perusahaan secara mandiri dan tidak terhadap beban derita yang dibuat oleh pencemar secara kolektif. Akibatnya dalam pemberian ijin tidak dipetimbangkan antara pencemar yang dihasilkan oleh satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Penutupan perusahaan sebagai sanksi HO tidak fakultatif yang berarti harus juga diterapkan pada penyimpangan-penyimpangan kecil. Oleh kerana itu tidak ada hubungan yang layak antara sarana paksa dan beratny perbuatan yang dilakukan.

Download UU Gangguan disini

I.S. (Indische Staatsregeling)

Indsicehe Staatsregeling adalah peraturan dasar (semacam UUD) di zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebagai pengganti Reglement Regering.
Perubahan ini terjadi sejak tanggal 23 Juli 1925 berdasarkan Stbld. 1925 No. 415, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926.

Peraturan yang terpenting di dalam Indische Staatsregeling (IS) ini adalah:

Pasal 163 IS yang membagi penduduk di Hindia Belanda menjadi tiga Golongan penduduk, yaitu : Penduduk golongan Eropa, Penduduk golongan Timur Asing dan penduduk Golongan pribumi (Bumi Putera).

Pasal 131 IS, yang menentukan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan penduduk sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 163 IS.

Download I.S. disini

AB (Algemeine Bepalingen van Wetgeving)

Download AB disini

HIR

Download HIR disini

K . U . H . D

Download KUHD disini

KUH Perdata

Download KUH Perdata disini

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.