PENDEKATAN NORMATIF DAN SOSIOLOGIS : Dasar-dasar Teoretis dalam Pengkajian Hukum

Pendahuluan

Di dalam era pembangunan ini, terdapat tuntutan akan adanya peran aktif dari semua pihak dan segenap aspek kehidupan —  termasuk di dalamnya para ahli hukum dan hukum — untuk ikut serta mendukung tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam alinea ke-empat pemubukaan UUD.

Akan tetapi di dalam kenyataannya, sering terdengar adanya kekecewaan dari sebagian orang, tentang kegagalan dari ahli-ahli hukum dan hukum untuk memainkan peran yang lebih aktif dan memberikan arti lebih positif bagi proses pembangunan.  Dalam kalimat yang lebih vulgar, Satjipto Rahardjo  mengungkapkn bahwa, telah terjadi kemandulan dari hukum dan ilmu hukum yang  ada di Indonesia[1].

Terjadinya keadaan yang demikian, menurut Satjipto Rahardjo,  hal ini dikarenakan hukum yang berkembang di Indonesia sampai dengan dasawarsa 1980-an dinilai tidak mendukung arah perubahan masyarakat dan dengan demikian juga tidak membantu berhasilnya usaha-usaha produktif yang sedang dijalankan masyarakat. sedangkan ilmu hukumnya pun hanya mendasarkan pada konsep-konsep mengenai dan metode pendekatan terhadap hukum yang tidak peka terhadap perkembangan, perubahan dan proses sosial yang sedang berlangsung di dalam masyarakat[2].

Pada saat itu para ahli hukumnya lebih banyak dipandang sebagai tukang-tukang dan montir-montir dari mesin hukum, yang terasing dari masyarakat dan problem-problemnya dan tidak mempunyai daya kreatif untuk menempatkan sistem hukumnya dalam lingkungan masyarakat masing-masing.

Mengapa terjadinya hal yang demikian? dan peran apakah yang sebenarnya diharapkan dari hukum dan para ahli hukum, pada masa pembangunan ini?.  Dua tema inilah yang akan dideskripsikan lebih lanjut pada alinea-alinea di bawah ini

Tradisi Pendekatan Normatif : Suatu Produk Yang Mendominasi

Pandangan positivistik merupakan sebuah model pemikiran yang mendominasi pengkajian-pengkajian terhadap hukum di abad pertengahan. Di mana pada abad-abad ini, ilmu hukum banyak memusatkan perhatiannya pada penelaahan mengenai tertib logis dari tatanan peraturan yang berlaku. Ia juga banyak menaruh minat pada pemahaman dan pendefinisian istilah-istilah yang dipakai dalam tatanan tersebut.

Adanya keadaan seperti tersebut diatas, didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen.  John Austin ingin membatasi ilmu hukum, sebagai penyelidikan hukum apa adanya. Dengan mendasarkan definisinya tentang hukum sebagai “perintah dari penguasa” (hukum positif diartikan sebagai suatu aturan berbuat yang umum, yang diberikan oleh golongan yang politis kedudukannya lebih tinggi kepada  golongan yang politis lebih rendah), dengan demikian berarti ada persoon tertentu yang mengeluarkan perintah, dan ada persoon lain yang akan dikenai sanksi, bila mereka tidak mematuhinya.  Berdasarkan pemahamannya tentang hukum tersebut Austin bertujuan untuk memisahkan dengan tegas antara hukum positif dari peraturan-peraturan sosial lain, memisahkan antara hukum positif dengan etik, karena menurut Austin, peraturan-peraturan sosial lain, demikian pula etik, tidaklah ditetapkan oleh persoon tertentu[3].

Secara lebih tegas John Austin menyatakan bahwa :

“Every law or rule (taken with the largest signification which can be given to the term properly) is a command. Or, rather, laws or rules, properly so called, are a species of commands….”.[4]

Jelaslah dari pandangan Austin, bahwa hukum sebagai perintah, sedang undang-undang juga peraturan adalah jenis dari perintah.  Perintah yang dimaksud adalah, perintah dari penguasa politik yang menimbulkan kewajiban bagi orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya dan yang melanggar akan terkena sanksi.

Terkait dengan hukum sebagai perintah, Hart menjelaskannya dengan menggunakan doktrin yang dikemukakan oleh Austin:

“The clearest and the most thorough attempt to analyse the concept of law in terms of apparently simple elements of commands and habits, was that made by Austin in the Province Jurisprudence  Determined”.[5]

Dalam pandangan Austin, hukum adalah suatu perintah.  Ia melukiskan perintah itu, digambarkan dari seorang yang memegang senjata kepada seorang pegawai bank.  Perintah itu disertai ancaman: “Hand over the money or I will shoot”.  Padahal sebenarnya perintah (command) bersifat melaksanakan kewenangannya terhadap seseorang bukannya untuk melukainya.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian hukum, Hart cenderung menggunakan istilah kewenangan (authority), dimana perintah itu tidak untuk menakut-nakuti tetapi untuk       menghormatinya.  Menerima dan memahami hukum sebagai perintah saja, tampaknya kurang memberikan gambaran yang lengkap, karena akan timbul pertanyaan mengenai pertimbangan pemikiran yang terkandung dalam perintah itu.  Hart,  lebih cenderung memandang hukum bukan sebagai perintah oleh pihak yang berkuasa, akan tetapi, sebagai pengaturan penduduk yang berada di dalam wilayah tertentu.  Hal ini sebagaimana dikemukakan:

“English law, French law, and the law of any modern country regulates the conduct of populations inhabiting territories with fairly well-defined geographical limits”.[6]

Hukum dipandang dari fungsinya, yakni mengatur masyarakat.  Dalam konsep ini hukum adalah kaidah-kaidah positif yang berlaku umum in abstracto pada suatu waktu tertentu dan di wilayah tertentu, dan terbit sebagai suatu produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi.

Pada bagian lain Hans Kelsen — sebagai pencetus ajaran teori yang murni tentang hukum — menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu normatif, yang mempelajari tata hukum positif sebagaimana adanya, tanpa mempersoalkan isi dari yang senyatanya itu, tanpa mempersoalkan baik buruknya atau adil-tidaknya isi dari tata hukum. Dalam hal ini hukum hanya mengolah secara logis bahan-bahan hukum positif[7].  Ilmu pengetahuan hukum yang obyektif, yang tidak berat sebelah dan bersifat universal, menurut Kelsen dapat diperoleh dengan jalan menghilangkan semua unsur-unsur yang tidak relevan dan memisahkan ilmu hukum dari ilmu-ilmu sosial lainnya . Satu-satunya obyek penyelidikan ilmu hukum adalah sifat-sifat dari norma-norma yang dibentuk oleh hukum[8].

Dasar-dasar esensial dari sistem Kelsen dapat disebut sebagai berikut:

1.   Tujuan teori hukum, seperti ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;

2.   Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya;

3.   Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;

4.   Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khas;

5.   Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif adalah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.[9]

Dengan demikian pemikiran John Austin dan Hans Kelsen lebih menekankan penglihatannya pada hukum sebagai perangkat peraturan-peraturan yang logis dan konsisten.  Orang dapat mempelajari atau mengkaji hukum terlepas dari ikatannya dengan masyarakat tempat ia beroperasi. Pemikiran tentang hukum seperti ini lebih melihat kedalam, yakni analisis dari sistem dan isi hukum, penafsiran makna-makna dan peraturan dan yang sejenisnya.  Inilah cara pandang yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang logis tertutup dan konsisten.

Adanya pandangan positivistik tentang hukum ini, mencari sandarannya pada toeri pragmatik tentang kebenaran, yang menyatakan suatu teori adalah benar, jika teori itu berfungsi secara memuaskan.  Hal ini akan ditentukan berdasarkan persetujuan dari kelompok orang-orang terhadap siapa teori itu ditujukan.  Jika teori itu di kalangan orang-orang itu memperoleh cukup persetujuan, maka teori itu akan dianggap benar[10].

Inti di dalam ilmu menurut pandangan ini adalah hubungan antara subyek dengan subyek. Teori yang berhasil memperoleh persetujuan yang cukup, menghasilkan sebagai akibatnya pengetahuan inter-subjektif. Ilmuannya bekerja dari suatu perspektif internal, artinya bahwa ia mendekati gejala-gejala yang hendak dipelajarinya sebagai soerang partisipan, yang langsung terkait pada gejala yang dipelajari, yang kedalamnya ia sesungguhnya terlibat.

Pandangan normatif ini mendapat dasar pembenarnya pada model ilmu ideal menurut Hermeneutik[11].  Penafsiran hermeunetik merupakan metode penafsiran yang berupaya memperoleh pengertian suatu makna teks dalam konteks historis dan linguistik.[12] Tidak ada pengertian atas suatu teks yang diperoleh di luar konteks sejarah dan bahasa suatu masyarakat.[13] Sejarah berarti pula akumulasi tradisi yang pengertiannya dapat diperoleh melalui bahasa sebagai mediasi antara masa lalu dengan masa kini[14]. Dengan demikian, hermeneutik menghubungkan pemahaman sejarah dengan tradisi yang berkembang dari dalam suatu teks peraturan perundang-undangan.

Menurut Hermeneutikus yang dipelopori oleh Wihelm Dilthey, ilmuan membangun teori-teori ilmiahnya sebagai partisipan pada gejala-gejala. Pendekatan eksternal tidaklah mungkin, karena gejala-gejala yang dipelajari tidak dapat dibawa kembali kepada fakta-fakta yang harus diuji secara empiris.

Relasi inti dalam ilmu-ilmu, menurut Hermeneutikus adalah relasi subyek-subyek. Dalam ilmu ini berkenaan dengan konfrontasi pandangan-pandangan dari subyek-subyek yang tentang masalah-masalah yang sama  memiliki sesuatu untuk dikatakan (mempunyai pandangan/pendapat untuk diajukan). Dalam diskusi itu para peserta, masing-masing berdasarkan latar belakangnya sendiri, berusaha mencapai suatu titik berdiri yang sama (terjadi perbauran cakrawala).  Demikianlah dalam jangka waktu yang panjang, dalam ilmu-ilmu itu terbentuk tradisi yang di dalamnya diskusi tentang berbagai tematik selalu ditampung dan diolah.

Di Indonesia pemikiran tentang hukum berdasarkan pendekatan normatif ini banyak menyita perhatian. Hal ini dapat dilihat dalam susunan kurikulum fakultas hukum yang untuk sebagi besarnya diarahkan kepada penempaan keahlian untuk memahami dan memakaikan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini bukanlah suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya, akan tetapi merupakan suatu tradisi pemikiran yang diwarisi oleh sejarah.

Sebagaimana diungkapkan oleh oleh Sartono Kartodirdjo[15], dibukanya sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda,  didasarkan pada adanya kebutuhan akan tenaga, baik dalam bidang administrasi maupun dalam berbagai bidang teknik dan kejuruan. Demikian pula dalam bidang hukum, dibentuknya pendidkan tinggi hukum — sebagai suatu lembaga pendidikan yang lahir di bawah semanagt politik etik — pada masa pemerintahan Hinda Belanda dahulu (yang bermula dengan didirikannyaOpleidingsschool/rechtsschool (pendidikan keahlian hukum) pada tahun 1909, untuk kemudian dirubah menjadi rechthoogeschool (pendidikan hukum setingkat universitas) pada tahun 1924,  menurut Soetandyo [16], dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga-tenaga terdidik guna mengisi jabatan-jabatan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman landaard.

Oleh karena itulah  ilmu hukum yang diberikan pada pendidikan tinggi hukum waktu itu  pada hakekatnya merupakan ilmu peradilan. Dalam mempelajari hukum para pelajar menempatkan diri sebagai hakim dan menggunakan kacamata hakim. Ini menunjukan cara kerja peradilan yang mempunyai ciri-ciri menghadapi peristiwa-peristiwa individual (kasus), mencari hukumnya dengan penemuan hukum dan kemudian menerapkannya untuk menyelesaikan suatu konflik[17].  Hal ini hanya bisa dilakukan apabila mereka mempergunakan optik preskriptif.

Ilmu hukum yang demikian diperlukan, karena bagi para pekerja hukum dituntut adanya kemampuan untuk memberikan penyelesaian persoalan-persoalan dengan menggunakan dasar peraturan hukum. Para pekerja hukum ini adalah orang-orang yang sehari-harinya harus melakukan problem solution serta decision making[18].

Untuk dapat melakukan tugas itu dengan baik, tentunya mereka harus memihak dengan hukum positif, yaitu menerima bahwa hukum positif itu adalah peraturan yang harus dijalankan, yang harus ditaati. Ini merupakan suatu attached-concern terhadap hukum positif. Hal ini dilengkapi dengan suatu pandangan yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang otonom-logis-konsisten.  Hal ini diperlukan agar mereka terampil dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan-peraturan hukum[19].

Adanya tujuan pendidikan tinggi seperti terungkap di atas tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda, hal mana sedikit banyak menyangkut politik pemerintahan[20].

Pada saat itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja[21], timbul adanya kebutuhan masyarakat kolonial akan adanya ahli-ahli yang hanya dapat mempertahankan tertib hukum yang ada, sehingga kepada para sarjana hukum tidak dituntut untuk mengetahui seluk beluk hukum lebih daripada arti dari peraturan-peraturan hukum itu. Hal ini sejalan dengan tugas ilmu hukum yang hanya mempertahankan keadaan status quo.

Pengajaran hukum yang demikian, menurut Schyut[22] lebih mempersiapkan  orang untuk memenuhi peranan juridisnya, bukan mengarahkan mereka agar dapat memenuhi peranan sosialnya. Disamping itu dengan pengajaran yang menekankan pada studi teknis dalam penggarapan hukum positif, akan mendorong para mahasiswa semakin jauh kedalam dunia yang menyendiri yang bersifat mendetail. Dengan demikian akan terjadi proses keterasingan dari masyarakat dan problem-problemnya, sehingga yang dihasilkan bukan hanya tukang-tukang dan montir-montir dari mesin hukum, melainkan sarjana yang tidak mampu secara kreatif menempatkan sistem hukumnya dalam lingkungan masyarakat.

Pendekatan Sosiologis : Sebuah Tuntutan Perubahan Masyarakat

Masyarakat Indonesia pada dewasa ini sedang berada dalam arus perubahan yang terjadi secara cepat dan cukup mendasar. Terjadinya perubahan dari masyarakat yang semula bebasis agraris menuju masyarakat industri, tentunya akan selalu diikuti oleh penyesuain pada segi kehidupan hukumnya, baik itu berupa hukum positipnya maupun penyesuaian di bidang peradigmatif, landasan filosofis, teori dan konsepsi serta pengertian-pengertian.

Dalam abad 20 ini susunan masyarakat menjadi semakin kompleks, spesialisasi dan pemencaran bidang-bidang dalam masyarakat semakin intensif berkembang dan maju. Dengan demikian pengaturan yang dilakukan oleh hukum juga harus mengikuti perkembangan keadaan yang demikian.

Pada sisi lainnya sebagai suatu bangsa yang merdeka, maka bangsa Indonesia merupakan subyek hukum yang merdeka pula. Artinya sebagai suatu bangsa, bangsa Indonesia terlibat penuh ke dalam aspek penyelenggaraan hukum, mulai dari pembuatan sampai pelaksanaannya.  Hal ini tentunya berbeda dengan kehidupan hukum di masa Hindia Belanda. Pada masa itu bangsa Indonesia tidaklah mempunyai tanggung jawab sepenuhnya dalam masalah perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan penegakan hukumnya. Bangsa Indonesia hanya menjadi penonton pinggiran dan menjadi obyek kontrol dari hukum, segala keputusan dan strategi pembanguan hukum ditentukan oleh pemerintah Kerajaan Belanda[23].

Sejalan dengan itu mulai muncullah tuntutan-tuntutan agar hukum dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan atau pengarahan-pengarahan sesuai dengan politik pembangunan negara.  Dengan demikian persoalan hukum sekarang ini bukannya lagi persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsirannya serta penerapan pasal-pasal undang-undang secara semestinya, melainkan bergerak kearah penggunaan hukum secara sadar sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan baru[24].  Ia tidak dapat lagi memandang hukum hanya sebagai suatu sistem logik dan konsisten, yang terpisah dari lingkungan sosialnya, akan tetapi harus melihat hukum sebagai suatu lembaga yang selalu terkait kepada tatanan masyarakatnya, ia selalu dituntut untuk lebih memberi perhatian perkaitan antara hukum dengan kenyataan-kenyataan sosial yang hidup.

Sebagai konsekuensinya maka para sarjana hukum pun dituntut untuk memahirkan diri dalam segala segi kehidupan sosial serta temponya, yang berarti pula, bahwa ia hendaknya memahirkan diri dalam ilmu-ilmu yang menggarap masalah-masalah itu, satu diantaranya ilmu sosial. Pada titik inilah mulai mengedepan pandangan-pandangan sosiologis terhadap hukum.

Pendekatan sosiologis ini mendasarkan pada Pandangan positivistik yang berpegang teguh pada toeri korespondensi tentang kebenaran[25].  Menurut teori ini, kebenaran itu adalah kesamaan antara teori dan dunia kenyataan. Itu berarti bahwa hubungan sentral di dalam ilmu adalah hubungan antara subyek (ilmuan) dan objek (dunia kenyataan). Teori yang berhasil berkorespondensi dengan dunia kenyataan menghasilkan pengetahuan objektif sebagai produknya. Ilmuannya bekerja dari suatu perspektif eksternal, artinya ia mendekati dunia kenyataan  sebagai soerang pengamat yang meregistrasi apa yang dilihatnya.  Yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ilmu hukum, melainkan hanya sebagai keahlian hukum terdidik, atau kemahiran hukum terdidik.

Pandangan positivistik sebagaimana terungkap diatas mendapatkan sandaran pembenarnya pada model ilmu ideal menurut : Atomisme Logikal dan Positivisme Logikal.

Menurut ajaran ilmu atomisme logikal yang dikembangkan oleh Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein ini, pengetahuan dapat dikatakan ilmiah, jika pengetahuan itu memberikan gambaran yang persis dari kenyataan yang dapat diamati. Hal itu hanya dapat terjadi jika pengetahuan itu secara langsung dapat dikembalikan pada unsur-unsur yang tertangkap dalam pengamatan yang pasti tidak diragukan lagi.

Untuk itu orang harus mengembalikan kenyataan sampai pada unsur-unsur dasar (yang disebut fakta-fakta atomair) yang menjadi objek dari penyadaran langsung. Dengan demikian pengetahuan sangan bersifat empiris. Apa yang tidak dapat diamati (secara indrawi) — seperti misalnya kaidah hukum dan semua yang bersifat normatif — tidak dapat diketahui.  Semua putusan yang dibuat demikian adalah subjektif dan tidak dapat disebut sebagai kebenaran; mereka lebih bertumpu pada spekulasi.

Dua syarat terpenting yang harus dipenuhi oleh suatu putusan ilmiah adalah : (a) putusan tersebut harus bertumpu pada penyadaran langsung terhadap fakta-fakta atomair dalam kenyataan; (b) keseluruhan putusan-putusan ilmiah itu harus cocok yang satu dengan yang lainnya secara konsisten logikal. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu teori ilmiah yang ideal.

Sedangkan ajaran positivisme logikal yang dikembangkan oleh Rudolf Carnap dan Moritz Schlick, berpegang teguh pada sifat empiris dari pengatahuan ilmiah.

Menurut mereka, pengetahuan yang lain adalah tidak obyektif. Untuk menguji kebenaran mereka mendasarkan pada kriterium asas verifikasi, yang menyatakan bahwa hanya putusan-putusan ilmiah yang dapat diverifikasi secara empiris saja yang dapat dianggap benar, artinya yang dapat diuji dengan kenyataan yang dapat diamaati secara indrawi

Jika orang menguji suatu putusan ilmiah dan hasilnya putusan tersebut sesuai dengan kenyataan, maka putusan itu sudah diverifikasi, artinya kebenarannya sudah dikuatkan

Metode induksi sesuai dengan kedua pandangan tersebut, karena mereka mengajukan bahwa penggambaran fakta-fakta atomair atau yang dapat diamati pada tataran yang lebih umum dengan menggunakan suatu bahasa yang konsisten logikal dikonstruksikan menjadi teori ilmiah.

Metode empiris mereka, adalah satu-satunya metode yang dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah.  sedangkan metode-metode lainnya menghasilkan pengetahuan subjektif dan spekulatif, sebab hanya metode empirislah yang memungkinkan orang lain dengan cara objektif dan sangat persis menguji hasil-hasil ilmiah yang ditemukan.

Pendekatan sosiologis terhadap hukum ini mulai muncul ke permukaan seiring dengan adanya tuntutan agar ilmu hukum dapat lebih difungsikan untuk memberikan sumbangannya di dalam masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan.

Pendekatan ini mulai diperlukan apabila kita telah mulai melihat hukum bukan semata-mata sebagai suatu lembaga yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan dalam masyarakat.  Dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo[26], minat kita terutama tertarik kepada dua hal, yaitu : (a) Proses-proses hukum tidak dilihat sebagai suatu peristiwa yang mengalami suatu insulasi, melainkan, ia kita lihat sebagai proses terwujudnya tujuan-tujuan sosial yang lebih besar. Dengan demikian yang tengah berlangsung di situ adalah juga suatu proses interchange dari kekuatan-kekuatan serta sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat; (b) Tempat hukum di dalam masyarakat, yaitu fungsi apakah yang dijalankan oleh hukum.

Hal ini tentu memerlukan adanya peralihan dan perubahan pandangan kearah sudut yang lebih mendekati ilmu-ilmu sosial. Hukum yang semula hanya berorientasi kepada hal-hal yang praktis dan penyelesaian-penyelesaian sengketa atas dasar norma-norma yang diasumsikan mempunyai keabsahan mutlak untuk berbuat demikan itu, sekarang harus memalingkan diri pada dasar-dasar pemikiran yang lebih luas kepada penyusunan teori-teori atas dasar kenyataan-kenyataan sosial yang dihadapi[27].

Didalam kerangkan akademis, penyajian sosiologi hukum dimaksudkan sebagi usaha untuk memungkinkan pembentukan teori-teori hukum yang sosiologis sifatnya. Artinya, suatu usaha untuk merelatifkan dogmatik hukum, menurut jalan pikiran yang yuridis-tradisional, yang lebih-lebih melihat serta menelaah hukum sebagai kedaan daripada hukum sebagai suatu proses[28].

Sosiologi hukum merupakan ilmu nomogratifs yang tugasnya adalah melakukan pencatatan dan penilaian mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia empirik serta kemudian berusaha memberikan penjelasannya, hal ini sangat berarti bagi dunia praksis, khususnya untuk membantu pengambilan keputusan yang berkualitas, baik dalam pembuatan undang-undang maupun dalam penegakan hukum

Hal ini dimungkinkan karena sosiologi hukum mempergunakan optik deskriptif. Pandangan yang demikian tidak dimasudkan untuk memberikan suatu pedoman atau petunjuk tingkah laku konkrit kepada anggota masyarakat, melainkan hanyalah untuk memberikan penjelasan, mengenai seluk beluk kedudukan dan bekerjanya hukum didalam masyarakat. Untuk itu pertama-tama ia tidak bersikap memihak terhadap hukum positif, ia menggunakan detached-concern.  Bila ia berhadapan dengan hukum positif, maka itu diterimanya sebagai suatu kenyataan, diantara berbagai macam kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat[29].

Dengan digunakannya pendekatan yang demikian maka diharapkan akan tercipta sarjana-sarjana hukum yang mampu secara kreatif menempatkan sistem hukumnya dalam lingkungan masyarakat masing-masing.

Penutup

Pada dasarnya pendekatan normatif dan pendekatan sosiologi terhadap hukum, mempunyai perbedaan-perbedaan yang tidak bersumber pada suatu pertentangan, akan tetapi oleh karena kadar referensinya yang berbeda. Hal tersebut terutama disebabkan, oleh karena referensi soerang yuris adalah kaidah, sedangkan seorang sosiolog bertujuan untuk membuat pernyataan umum atau membentuk teori tentang kenyataan dengan maksud untuk memperjelas kenyataan tersebut.  Referensi seorang sosiolog memberikan petunjuk bagaimana meninjau gejala yang sama  dengan cara yang berbeda dan untuk kemudian menggambarkannya dengan suatu perumusan yang berbeda pula.

Pemisahan yang tegas antara pendekatan normatif dan sosiologis terhadap hukum, tidaklah perlu terjadi, apabila disadari bahwa ke dua segi tersebut merupakan bagian dari kesatuan dan masing- masing mempunyai perannya sendiri dalam pengkajian hukum

Dengan demikian yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah adakah kemungkinan penyerasian kedua pendekatan tersebut demi terciptanya ilmu hukum yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR  PUSTAKA

Bruggink, J.J.H.  1996.  Refleksi Tentang Hukum.  Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Douzinas, Costas  (et.al.),  1991. Postmodern Jurisprudence: The Law of Text in the Texts of Law, New York: Routledge.

Ely, John Hart. 1980. Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review, Cambridge, Mass.: Harvard University Press..

Hart, H.L.A.  1961  The Concept of Law, Oxford University Press.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional (dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jilid II. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Pembinaan Hukum Dalam rangka Pembangunan Nasional.  Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Little, Daniel.  Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science, Oxford: Westview Press, 1991.

Mertokusumo, Sudikno. 1992.  Beberapa Aspek Perkembangan Hukum Perdata Tertulis.  Majalah Gelora Hukum, No. II/1992. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Paton, G. W. tt. Jurisprudence. diterjemahkan oleh Arief, S. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

Rahardjo, Satjipto. 1977.  Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum.  Bandung : Alumni.

______________ 1983.  Permasalahan Hukum di Indonesia.  Bandung : Alumni .

______________. 1997.  Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk memahami Proses-proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi.  Majalah Jurnal Hukum, No. 7 Vol.4 -1997. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sidharta, B. Arief. 1989.  Teori Murni Tentang Hukum. dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (penyunting). Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya. Bandung : Remadja Karya.

Soekanto, Soerjono.  1989 Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. Dari  Hukum  Kolonial  ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers


[1] Satjipto Rahardjo.  1983.  Permasalahan Hukum di Indonesia.  Bandung : Alumni.  Hal. 137.

[2] Ibid. Hal 138-1139.

[3] Paton, G. W. tt. Jurisprudence. diterjemahkan oleh Arief, S. Surabaya : Pustaka Tinta. Mas. Hal. 15-16.

[4]    Ibid, hlm, 253

[5] Lihat, H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, 1961, hlm.18.

[6] Hart, ibid, hlm.24.

[7] Sidharta, B. Arief. 1989.  Teori Murni Tentang Hukum. dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (penyunting). Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya. Bandung : Remadja Karya. Hal. 64.

[8] Patton, Op. Cit. Hal. 25-26.

[9]    W.Friedmann,  Legal Theory, Columbia  University  Press, New York, 1967, hlm.276

[10] Bruggink, J.J.H.  1996.  Refleksi Tentang Hukum.  Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal. 186.

[11] Ibid.  Hal. 206-208

[12] Penafsiran hermeneutik merupakan metode tua yang digunakan dalam bidang teologi. Metode ini kemudian dikembangkan sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam pendekatan hermeneutik, terdapat hubungan paralel yang kuat antara penafsiran perilaku sosial dengan penafsiran teks-teks literer. Dalam ilmu hukum, pendekatan ini disebut sebagai legal hermeneutics dan telah dikembangkan oleh beberapa ahli hukum dengan menggunakan beberapa istilah yang berbeda. Ronald Dworkin menggunakan istilah ‘conversation interpretative’ dan ‘creative interpretative’. John Hart Ely menamakannya dengan istilah ‘interpretativisme’ dan ‘non-interpretativisme’. Lihat Daniel Little, Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science, Oxford: Westview Press, 1991, hlm. 68-71. Ronals Dworkin, Law’s Empire, op. cit., hlm. 50-51;  John Hart Ely, op. cit., hlm. 1-9.

[13] Costas Douzinas (et.al.), Postmodern Jurisprudence: The Law of Text in the Texts of Law, New York: Routledge, 1991, hlm. 32 dan 34.

[14] Ibid., hlm. 35.

[15] Sartono, Kartodirdjo. 1992. Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional (dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jilid II. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 74.

[16] Soetandyo, Wignjosoebroto. 1994. Dari  Hukum  Kolonial  ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 143-172.

[17] Sudikno, Mertokusum. 1992.  Beberapa Aspek Perkembangan Hukum Perdata Tertulis.  Majalah Gelora Hukum, No. II/1992. Surakarta : Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[18] Satjipto Rahardjo. 1977.  Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum.  Bandung : Alumni. Hal. 31

[19] Ibid. Hal. 91.

[20] Soerjono Soekanto.  1989 Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 18.

[21] Mochtar Kusumaatmadja. 1986. Pembinaan Hukum Dalam rangka Pembangunan Nasional. Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Universitas Padjajaran. Hal. 7-8.

[22] Satjipto Rahardjo, Op. Cit. Hal. 73.

[23] Satjipto Rahardjo. 1977.  Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum.  Bandung : Alumni.  Hal. 4

[24] Ibid. Hal. 16

[25] Bruggink, J.J.H.   Refleksi Tentang Hukum.  Op. Cit. . Hal. 185.

[26] Satjipto Rahardjo,  Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Hal. 26

[27] Ibid. Hal.  44.

[28] Soerjono. Soekanto.  1989 Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.  Hal. 8

[29] Satjipto Rahardjo,  Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Hal. 93

Perihal Kelik Wardiono
Ilmu adalah dari orang-orang beriman, untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: